Utamanews.id – Diketahui beredar surat 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 yang dikeluarkan pada 1 April 2020 dengan ditandatangani oleh Andi Taufan sebagai staf khusus Presiden. Dalam surat itu disebutkan ada kerja sama dengan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) yang akan berpartisipasi dalam menjalankan program relawan desa lawan COVID-19 di Sulawesi dan Sumatera. Andi Taufan sendiri diketahui sebagai pendiri dan CEO Amartha.
Menanggapi hal ini Pengamat Sosial Politik Nasional Tamil Selvan mengatakan bahwa hal tersebut bukan kesalahan administrasi biasa, namun memuat unsur kolusi dan nepotisme didalamnya.
Pria yang akrab disapa Kang Tamil ini mengatakan secara administrasi seharusnya Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang bersurat kepada Mendagri untuk kemudian diteruskan kepada Gubernur, Walikota dan Bupati se-Indonesia, yang kemudian para Kepala Daerah ini lah akan menyurati para Camat diwilayahnya.
“Ini kesalahan fatal, dan menurut saya ada indikasi kolusi serta nepotisme didalamnya, karena Andy Taufan merupakan CEO dari Amartha. Jadi bukan sekedar kesalahan administrasi, dan perlu dipertanyakan apakah memang benar ada kerjasama itu. Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus angkat bicara, karena kelembagaannya di catut dalam surat itu.” Ungkap Direktur Eksekutif TSJ Circle ini.
Kang Tamil mengatakan agar pemerintah lebih bisa melakukan evaluasi kedalam, sebab jangan sampai situasi crisis covid 19 ini, dimanfaatkan oknum tertentu yang berada di dalam pemerintahan untuk kepentingan pribadi, apalagi mencatut nama kelembagaan.
“Saya kira perlu dilakukan investigasi mendalam yang melibatkan KPK. Saat ini semua pihak terkesan sibuk menyelamatkan kepentingannya masing-masing. Jangan sampai ada oknum yang mengambil kesempatan disaat begini apalagi menyandang jabatan di pemerintahan, karena ini menyangkut nama baik presiden dan lembaga negara.”Tutur Kang Tamil.
Disamping hal tersebut Kang Tamil mengingatkan para pembantu presiden untuk cermat dalam mengambil kebijakan, karena langkah mereka mempertaruhkan nama baik Jokowi sebagai Presiden.
Jokowi disarankan untuk melakukan briefing khusus kepada seluruh jajaran pembantu presiden, baik itu menteri, staf kepresidenan maupun staf khusus, untuk bisa melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dalam mengambil keputusan.
“Sebab opini yang berkembang saat ini, jika para menteri melakukan kesalahan, rakyat mengangap itu kesalahan Jokowi. Namun jika pemerintah berprestasi, yang populer adalah nama menteri nya. Jadi saya katakan saat ini nama baik Jokowi dipertaruhkan oleh langkah para pembantu presiden.”Tutupnya.(rd).
