Utamanews.id – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di tengah pademi, membuat penyelenggara baik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menerapkan protokol kesehatan saat menjalankan Pilkada pada 15 Juni mendatang.
Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, Chandrawansah mengatakan, pihaknya meminta kepada Pemerintah kota Bandar Lampung untuk mempersiapkan atau mengadakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk seluruh tenaga pengawas pemilu (Panwaslu).
Hal ini perlu dilakukan, mengingat hasil rapat koordinasi antara pemerintah dan juga penyelenggara, bahwa tidak ada lagi penambahan anggaran untuk memenuhi ketersediaan APD.
“Ya kita masih akan mengoptimalkan anggaran yang sudah di NPHD tersebut dan malah mau minta ke Pemda berupa APD (bukan dana pembuatan APD) tapi APD nya yang kita pinta untuk safty pengawas dari pandemi tersebut,” ungkapnya.
Chandra juga menerangakan, pihaknya akan meminta kepada Pemkot APD berupa barang sejumlah pengawas, dengan rincian pengawas TPS kurang lebih 1.700, Pengawas Kelurahan 126, Panwascam 60 ditambah dengan Bawaslu Kota.
Sementara, KPU Kota Bandar Lampung menyarankan kepada Pemerintah untuk melakukan rapid test kepada seluruh penyelanggara Pilkada 2020.
Ketua KPU Bandar Lampung, Dedy Triyadi menerangkan, dalam penyelenggaran Pilkada 2020 mendatang, pihaknya akan menerapkan Protokol kesehatan kepada seluruh penyelenggara Pilkada. Pihaknya meminta kepada pemerintah untuk melakukan Rapid test kepada seluruh personil Pilkada 2020 di Lampung sebanyak 17.000 personil.
“Saran ini kita sampaikan kepada Pemerintah Pusat pada rapat koordinasi bersama Mendagri, KPU RI, DKPP, Bawaslu RI, 270 Kepala Daerah, KPU, dan Bawaslu se-Indonesia, Jumat (5/6/2020) kemarin,” ungkapnya Minggu (07/06/2020).
Menurut Dedy, dalam rakor tersebut, terdapat beberapa point pembahasan yang disampaikan KPU Kota Bandar Lampung. Salah satunya yakni, dalam persiapan Pilkada lanjutan ada syarat utama yang harus dipenuhi adalah protokol kesehatan.(rd).
