Utamanews.id – Berita duka datang dari Kantor DPRD DKI Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Dany Anwar dikabarkan meninggal dunia akibat terkena virus Corona (COVID-19) pada Senin pagi. Kabar duka cita ini disampaikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
“Bukan isu, tapi dinyatakan meninggal karena Covid. Dia juga ada penyakit bawaan, ada gulanya, mungkin ada jantung, nah saya juga turut berduka terhadap sahabat dan teman saya (Dany Anwar), salah satu fraksi di PKS.” Ujar pria yang akrab dipanggil Pras ini.
Diketahui bahwa masih ada dua anggota DPRD yang terpapar virus covid 19, berasal dari Fraksi PAN dan PKS. Sehingga membuat Kantor DPRD DKI ditutup hingga 10 Agustus 2020.
Menanggapi hal ini Pengamat Sosial Politik Nasional Tamil Selvan menilai bahwa penularan terhadap anggota DPRD DKI tentu tidak terlepas dari interaksi para anggota dewan salah satunya kunjungan kerja (kunker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja yaitu kepala-kepala dinas.
“Penularan yang paling memungkinkan adalah ketika mereka kunker atau RDP dengan mitra dinas-dinas. Maka saya katakan, kalau sayang nyawa kurangi interaksi tatap muka. Kan bisa mengunakan aplikasi confrence call. Memang mungkin kurang efektif, tapi harus dibiasakan. inilah new normal.” Ucap Kang Tamil serius.
Kang Tamil mengatakan bahwa situasi sosial saat ini mencerminkan seolah tidak ada lagi kondisi krisis kesehatan yang terjadi, semua seolah telah berjalan normal. Sementara kenyataannya angka penyebaran covid 19 semangkin meningkat.
“Kalau kita lihat saat ini semua berjalan seolah keadaan telah normal. New Normal yang selalu dibicarakan hanya sebatas wacana, saya tidak melihat ada perbedaan selain mengunakan masker dan pengecekan suhu tubuh di banyak tempat.” Ungkapnya.
Kang Tamil menambahkan bahwa walaupun kunjungan kerja anggota dewan membuat stimulus tersindiri bagi perekekonomian, namun dampak yang mengancam nyawa tidak bisa di pandang sebelah mata.
“Saya kira jika kita bicara stimulus ekonomi akibat kunker anggota dewan, hasilnya tidak sebanding dengan resikonya. Saya kira ini (kunker) bisa ditangguhkan sementara.” Tambahnya.
Pengamat ini menyoroti khusus tentang RDP anggota dewan dengan pihak eksekutif dalam hal ini dinas-dinas dan masyarakat. Kang Tamil mengatakan jika tidak mau setiap kantor dinas menjadi cluster covid baru, maka rapat tatap muka ini harus segera dihentikan.
“RDP ini sangat tidak sesuai dengan protokoler Covid, jika ini tidak segera dihentikan saya khawatir kedepan kantor-kantor dinas yang ada bisa menjadi cluster baru, dan ini sangat bahaya.” Tutup Kang Tamil. (rd).
