Utamanews.id – Partai Gerindra telah merampungkan susunan pengurus baru seusai Kongres Luar Biasa (KLB) yang kembali menunjuk Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum. Adakah nama Arief Poyuono di kepengurusan baru Gerindra?
Juru bicara Partai Gerindra, Habiburokhman, masih merahasiakan susunan pengurus baru partainya. Saat ditanya soal posisi Waketum untuk Poyuono, Habiburokhman meminta agar menunggu hingga SK kepengurusan partai selesai di Kemenkum HAM.
“Kita lihat saja minggu depan, kan sudah keluar SK Menkum HAM,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (12/9/2020).
Namun Habiburokhman meminta Poyuono tidak membuat pernyataan yang mengatasnamakan partai maupun posisinya sebagai Waketum. Menurut Habiburokhman, kepengurusan Gerindra periode lalu sedang demisioner. “Tapi memang pengurusan periode lalu kan sudah demisioner saat KLB. Makanya saat ini Mr Poyu nggak boleh lagi ngaku-ngaku Waketum, apalagi mengeluarkan pernyataan dengan mengatasnamakan partai,” tegasnya.
Anggota DPR F-Gerindra itu juga meminta Poyuono tidak membuat kontroversi dengan pernyataannya. Sebagai kader partai, Poyuono diminta bisa menerima tugas apa pun meski tidak mendapat posisi bagus.”Saran saya kepada beliau, janganlah membuat kontroversi dan kegaduhan. Dalam politik itu kita harus bisa menerima tugas apa pun, dan nggak harus selalu punya posisi bagus,” ujarnya.
Soal kepengurusan demisioner ini sebelumnya juga pernah dijelaskan elite Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dasco menegaskan, apabila ada orang tertentu yang mengatasnamakan Partai Gerindra selain Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, pernyataan itu tidak sah. Sebab, kepengurusan Partai Gerindra akan sah jika sudah ada SK dari Kemenkum HAM.
“Nah, oleh karena itu, segala sesuatu atau orang yang menamakan pengurus DPP adalah tidak benar karena kepengurusan DPP dinyatakan demisioner kecuali jubir partai yang masih bisa mengatasnamakan Partai Gerindra,” ujar Dasco.
“Oleh karena itu, sekali lagi kami sampaikan bila pihak-pihak yang atas namakan Waketum, Ketua DPP Partai Gerindra, atau Dewan Pembina kecuali Pak Prabowo sebagai Ketum dan Ketua Dewan Pembina atau Ahmad Muzani selaku Sekjen adalah tidak benar, karena kepengurusan akan sah setelah menunggu keluar SK Kemenkum HAM tentang susunan personalia Partai Gerindra,” jelas Dasco.(rd)
