Utamanews.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali mengeluh terhadap daerah-daerah yang belum merealisasikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahun pelaksanaan 2020.
Diantara daerah yang belum, mantan kapolri ini merasa kesal dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang sudah beberapa kali mendapat teguran namun belum juga melaksanakan NPHD.
“Saya lihat kota Bandar Lampung ini paling macet, saya juga enggak tahu kenapa, Kota Bandar Lampung. Dari perasaan saya, setiap rapat ini paling banyak saya tegur itu Bandar Lampung terus,” kata Tito dalam acara Webinar Nasional Pilkada Berintegritas, Selasa (20/10/2020).
Secara spontan Tito langsung meminta agar Pejabat Wali Kota Bandar Lampung untuk dapat memberikan alasan terkait lambatnya kinerja pemda tersebut, sekaligus dapat menuntaskannya.
“Sekarang Pj-nya kalau ada di sini tolong cek, daripada nanti kita periksa nanti dari irjen nanti saya minta turun ke sana, mana uangnya,” kata Tito.
Tito mengungkapkan kekesalannya, karena akibat mandeknya Mandeknya realisasi NPHD Kota Bandar Lampung, membuat kinerja seluruh daerah yang sudah 100 persen menjadi belum bisa dilaporkan seutuhnya.
Dalam data yang dipaparkan Tito, Bandar Lampung masuk dalam daftar lima daerah yang belum melakukan transfer 100 persen ke KPUD dan daftar empat daerah yang belum transfer 100 persen ke Bawaslu.
“Tolong itu Bandar Lampung disegerakan. Sekarang ini semua rata-rata plt, perintahkan pada plt atau pj-nya untuk segera melunasi supaya tidak ada lagi beban tanggungan kepada Bawaslu, KPU maupun aparat keamanan,” kata Tito.
Diketahui sebelumnya bahwa tingkat realisasi transfer anggaran diseluruh Indonesia untuk KPUD telah mencapai 99,58 persen, Bawaslu (99,61 persen) dan TNI/Polri (83,77 persen). (rd).
