Utamanews.id – Pemanggilan Gubernur DKI oleh Bareskrim terkait klarifikasi atas kerumunan pada acara Habib Riziek Shihab, berbuntut munculnya berbagai spekulasi di masyarakat.
Pengamat Politik Nasional Tamil Selvan menjelaskan setidaknya ada tiga hal kesalahan yang dilakukan Anies secara politik sehingga membuat kerja keras nya selama ini dalam hal penangganan Covid, seperti tidak berarti.
“Saya mencatat Anies melakukan tiga kesalahan secara politik yang membuat posisinya tidak menguntungkan. Langkah yang diambilnya membuat dia masuk dalam ‘jebakan Batman’, maka saya sarankan Anies agar ganti konsultan politik.” Ujar Kang Tamil kepada awak media, Kamis, 19/11/2020.
Yang pertama, Kang Tamil mengatakan kehadiran Anies di kediaman Habib Riziek Shihab setelah kepulangannya, merupakan suatu kekeliruan yang fatal. Sebab sebagai Kepala Daerah, kehadiran Anies dinilai menjadi simbol seolah Anies menyetujui kerumunan yang terjadi.
“Memang secara politik Anies ingin menunjukan keberpihakan nya kepada HRS, namun dia lupa bahwa ada simbol lain yang diembannya yaitu sebagai kepala daerah. Seharusnya HRS di karantina dulu 14 hari, ini malah di temui oleh Anies. Ini blunder besar,” papar pengamat ini.
Kedua, Kang Tamil mengatakan Anies dan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kesalahan dengan menitik beratkan denda sejumlah Rp. 50 juta yang dikenakan kepada HRS. Sebab hal ini menimbulkan spekulasi beragam di masyarakat.
“Poin tentang denda itu terlalu dibesar-besarkan, sehingga hal ini menimbulkan persepsi, jika masyarakat sanggup bayar denda maka bebas melakukan apa saja. Ini kesalahan yang fatal. Harusnya yang ditonjolkan adalah upaya Pemerintah Provinsi dalam mencegah proses kerumunan tersebut,” terang Kang Tamil.
Poin ketiga, menurut pengamat ini reaksi Anies yang membandingkan kerumunan yang terjadi di DKI dengan kerumunan di daerah yang melangsungkan pilkada adalah sikap kekanak-kanakan, sehingga hal ini justru mendegradasi citra Anies dimata loyalisnya.
“Statement Anies yang membandingkan dengan kerumunan Pilkada itu sikap kekanak-kanakan. Bukan justru fokus pada permasalahan di wilayahnya, malah mengungkit urusan wilayah lain. Ini nyari musuh baru namanya,” ungkap Kang Tamil.
Ketika ditanya mengenai instruksi kemendagri tentang pencopotan Kepala Daerah, secara simbol politik Kang Tamil mengatakan bahwa pemerintah pusat sedang mengingatkan bahwa Gubernur, Walikota dan Bupati adalah perpanjangan tangan di wilayah.
“Banyak dari Kepala Daerah ini yang merasa bahwa mereka memimpin negara bagian, itu karena euforia pemilihan langsung. Jadi instruksi tersebut saya nilai sebagai simbol mengingatkan kembali tupoksi mereka sebagai Kepala Daerah,” tutupnya. (rd).
