oleh

Walikota Metro Mengikuti Vicon Penyerahn DIPA dan TKDD Oleh Presiden Jokowi

Utamanews.idWalikota Metro Achmad Pairin mengikuti video conference dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Serta Dana Desa (TKDD) tahun 2021 pada hari Rabu, (25/11/2020).

Penyerahan dilaksanakan secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo kepada perwakilan 8 Kementerian/Lembaga. 

Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden, Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyerahkan DIPA dan Dana Alokasi untuk Daerah dan Dana Desa kepada seluruh Kepala Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Kepala LPNK, dan kepada seluruh Gubernur seluruh Indonesia. Adapun 8 Kementerian yang menerima DIPA diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pertahanan. 

Dalam kesempatannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan arahan, dimana untuk saat ini keuangan negara menjadi instrumen penting, terutama untuk meningkatkan ekonomi di saat pandemi seperti ini. APBN merupakan instrumen utama dan sangat penting dalam menghadapi dampak pandemi, selain itu juga sebagai perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi.

“Saya sangat mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah dan kementerian di saat pandemi seperti ini. Momentum seperti ini sangat penting untuk meningkatkan perekonomian di tahun 2021.  Perlu diingat sebagai instrumen penting APBN harus tetap dijaga, dan kita juga harus tetap menurunkan defisit di tahun 2021. Untuk mewujudkannya kita pun harus berkomitmen bahwa setiap pemerintah daerah, harus menghemat pengeluarannya,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan dalam pelaksanaan program-program pemerintah tahun 2021 kepada Menteri, Pimpinan Lembaga, serta seluruh Gubernur. “Terkait dengan  pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan infrastruktur, deregulasi, transformasi ekonomi dan debirokratisasi, di tahun 2021 kita masih akan menghadapi ketidakpastian, terutama masalah prekonomian global, kecepatan, dan ketepatan.

Selain itu, Presiden RI pun menjelaskan bahwa untuk Dana APBN 2021 akan fokus pada 4 hal, dan akan diutamakan pada penanganan kesehatan yang difokuskan ke vaksinisasi, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan reformasi struktur. “Adapun dana APBN berjumlah 2.705 T diantaranya Belanja K/L 1.032 T untuk kementerian dan lembaga, 795.5 T untuk DTD dan Dana Desa, sehingga total Anggaran Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi yaitu Kesehatan 169.7 T , Perlindungan Sosial 408.8 T, Pendidikan 550, Ketahanan Pangan 99 T, Pariwisata 14.2 T, Infrastruktur 417.4 T, Tech dan Informasi 26 T,” paparnya.

Selanjutnya, Joko Widodo juga mengajak agar kita melakukan lelang sedini mungkin untuk menggerakkan ekonomi di tahun 2021. “Disini saya juga meminta kepada seluruh negeri dan daerah untuk melakukan reformasi anggaran, APBN dan APBD harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, dan perlu saya ingatkan kembali bahwa fleksibilitas sangat penting,”tutupnya. (rls/rd).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed