Utamanews.id – Kabupaten Way Kanan siap melaksanakan Pilkakam serentak di 85 Kampung tersebar di 15 Kecamatan Se-Way Kanan tanggal 27 Mei 2021.
Hal tersebut terungkap saat sosialisasi Pilkakam serentak gelombang III Tahun 2021 di Kabupaten Way Kanan, berlangsung di GSG, Selasa (26/01/2021).
Hadir Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, Sekdakab Saipul, Kepala dinas, dan Jajaran Forkopimda.
Pemilihan Kepala Kampung Serentak gelombang ke III Tahun 2021 adalah merupakan lanjutan pemilihan gelombang pertama telah dilaksanakan pada tahun 2016 diikuti sebanyak 118 Kampung dan di tahun 2018 dilaksanakan pemilihan gelombang ke II yang diikuti oleh 18 Kampung. “Pemilihan tahun 2021 merupakan pemilihan yang ditunda pada tahun 2020 karena negara kita menghadapi pandemi Covid-19 hingga saat ini.” Kata Adipati.
Berbeda dari sebelumnya dengan keluarnya Permendagri 72 tahun 2020 tentang Perubahan ke-2 atas Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka pemilihan Kepala Kampung di Kabupaten Way Kanan tidak jauh berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah 9 Desember 2020 dengan Menerapkan Protokol Kesehatan.
“Nanti nya Pilkakam akan mengadopsi Pilkada 9 Desember 2020, Dimana Dalam saat Pencoblosan tidak dalam satu tps, tetapi dipecah Pecah Dimana dalam 1 tps maksimal 500 mata pilih.” Kata Dia.
Disisi Lain Bupati.menegaskan Bahwa Pelaksanaan Pilkakam Bisa saja tidak bisa terlaksana Bulan Mei 2021 mendatang jika kasus Covid di Way Kanan meningkat Tajam.
“Jika terdapat Lonjakan Kasus Covid 19, maka saya pastikan Pilkakam ditunda lagi, Karna nya mari kita sama sama menjaga agar waykanan tidak ada lagi Kasus Covid, dan pilkakam tidak Batal.” Pesan Raden Adipati.
Bupati Juga menegaskan kepada para PJ Kakam agar dalam pelaksanaan Pilkakam bersikap netral dan tak memihak salah satu paslon.
” Jika.kedapatan berpihak, saya pastikan akan mencopot jabatan sebagai PJ. ” Tandas Bupati.
Terpisah Sekdakab Way Kanan Saipul menegaskan bahwa Pemkab sudah mengalokasikan dana sekitar Rp.5 Miliar untuk anggaran Pilkakam serentak tahun 2021.
” Anggaran yang dialokasikan adalah untuk pembiayaan pilkakam, namun untuk anggaran Protokol kesehatan tidak dianggarkan pemkab, silahkan kampung menganggarkan.” Kata Saipul. (rls/rd).
