oleh

Dugaan Kudeta, Komunikolog Kang Tamil : Pemerintah Perlu Beri Perlindungan Pada Partai Demokrat

Utamanews.idAgus Harimurti Yudhoyono menyebutkan bahwa ada gerakan oleh lima orang yang ingin mengambil alih posisi Ketua Umum secara paksa melalui mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB). Kemudian Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menyebutkan salah satunya adalah Kepala Staff Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.

Menanggapi hal tersebut Komunikolog Politik sekaligus Ketua Forum Politik Indonesia Tamil Selvan mengatakan bahwa langkah AHY yang mengirim surat kepada Presiden merupakan langkah yang tepat, sebab pengamat ini berpendapat bahwa pemerintah berkewajiban melindungi keberlangsungan suatu organisasi secara konstitusional.

“Berserikat dan berkumpul itu dijamin oleh undang-undang, oleh sebab itu pemerintah berkewajiban melindungi segenap organisasi termasuk partai politik dari intrik-intrik inkonstitusional, apalagi ada dugaan yang menyebutkan keterlibatan pejabat pemerintah, dalam hal ini Moeldoko. Maka saya kira surat tersebut sudah tepat, selain sebagai klarifikasi, juga tentu simbol permohonan perlindungan,” papar pengamat yang akrab disapa Kang Tamil ini kepada awak media, Rabu (3/2).

Kang Tamil menegaskan bahwa instrumen utama dalam upaya pengkudetaan sebuah organisasi adalah faktor internal, namun dijelaskannya bahwa peran faktor eksternal justru mendukung dalam merajut dan memfasilitasi kekuatan internal tersebut.

“Biasanya ada kekuatan dari pihak eksternal yang mampu merajut 50% plus satu suara para Ketua DPD dan DPC untuk membentuk ‘permintaan KLB’, tentu kekuatan ini tidak terlepas dari permainan uang dan tekanan pihak penguasa. Maka saya katakan jika KLB terjadi, artinya ada langkah inkonstitusional disana, dan pemerintah harus bersikap memberi perlindungan, walaupun ini adalah persoalan internal partai,” terangnya.

Lebih lanjut Kang Tamil mengatakan bahwa intrik-intrik kudeta yang terjadi di Partai Demokrat dipastikan keluar dari para kader yang tidak puas, sehingga menurutnya perlu dilakukan tindakan penegakan disiplin partai dalam hal ini.

“Tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah sikap para kader yang tidak puas, maka perlu penegakan tindakan disiplin partai secepatnya, dan disisi lain ini juga sebagai simbol bahwa AHY harus memperbaiki cara kepemimpinannya,” tutupnya. (rd).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed