oleh

Pengamat Politik Bongkar Celah KLB Demokrat Deli Serdang Bisa Disahkan

Utamanews.idKongres Luar Biasa Partai Demokrat terus menjadi topik utama pemberitaan setelah Moeldoko di dapuk menjadi Ketua Umum versi KLB Deli Serdang. Sejumlah elit Partai Demokrat pimpinan AHY optimis bahwa ‘KLB Abal-abal’ tersebut tidak akan disahkan karena tidak memenuhi syarat di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Komunikolog Politik Nasional Tamil Selvan justru berpendapat berbeda, dirinya mengatakan bahwa KLB versi Deli Serdang tersebut berpotensi disahkan kementerian hukum dan ham (kemenkumham) jika beberapa hal ini luput dari pantauan AHY.

“Ini sangat teknis namun krusial membuat celah masuk sehingga KLB Deli Serdang berpotensi di sahkan. Jika hal ini luput dari pantauan AHY, maka selesai sudah,” ungkap Ketua Forum Politik Indonesia ini kepada awak media, Senin (15/3).

Kang Tamil panggilan akrabnya menjabarkan poin celah yang dimaksud. Yang pertama adalah para Ketua DPD dan Ketua DPC yang hadir pada KLB tersebut masih memeggang dokumen Surat Keputusan Kepengurusan dengan masa waktu yang berlaku.

“Jika dikatakan para Ketua DPD dan DPC yang hadir sudah dipecat, pertanyaannya apakah pergantian itu sudah diketahui oleh KPUD dan Bawaslu setempat secara administrasi? biasanya ini kerap luput dari perhatian DPP Partai, sehingga sering ada dualisme kepemimpinan di daerah. Dalam kasus KLB ini jika hal tersebut luput, dan mereka yang hadir masih memegang SK dengan masa waktu berlaku, maka ini bisa memperkuat legitimasi mereka yang hadir,” terangnya.

Poin kedua, jika para Ketua DPD dan Ketua DPC yang menjadi peserta KLB Deli Serdang merupakan orang yang sama yang mempunyai hak suara dalam memilih AHY pada KLB Partai Demokrat tahun 2020, maka hal tersebut akan menambah legitimasi posisi mereka.

“Jika mereka adalah pemilik hak suara yang sama pada pemilihan AHY di KLB tahun 2020 kemarin, maka ini akan memperkuat posisi mereka,” tambahnya.

Poin ketiga dan yang terpenting adalah update berkas AD/ART yang terdaftar di kemenkumham. Komunikolog ini berpandangan jika AD/ART yang dianggap sah oleh pemerintah adalah versi sebelum 2020 maka celah gugurnya syarat persetujuan Dewan Pembina dalam pengusulan diadakannya KLB bisa digugurkan.

“Apakah yang terdaftar AD/ART versi KLB 2020 atau yang sebelumnya? Karena jika 2/3 permintaan Ketua DPD dan persetujuan Ketua Dewan Pembina untuk diadakannya KLB itu gugur, maka besar potensi versi Deli Serdang bisa disahkan. Ini poin penting yang harus dicek dan menjadi perhatian penting AHY,” tandasnya. (rd).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed