LAMPUNG, Utamanews.id – Rapat Paripurna Istimewa di kantor DPRD Lampung turut dihadiri Gubernur Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia bersama Forkopimda Provinsi Lampung dalam rangka Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Proklamasi Kemerdekaan Repubik Indonesia (RI) ke-76, Senin, 16 Agustus 2021.
Rapat tersebut berjalan biasa saja, padahal beberapa hari sebelumnya Tim Densus 88 Anti-teror Mabes Polri menangkap tujuh orang terduga teroris dan sebelummya Densus 88 pernah mengamankan terduga jaringan radikal berinisial SG pada Jumat, 4 Desember 2020.
Diluar hal tersebut, Provinsi Lampung juga tercatat sebagai daerah dengan tingkat kematian Covid19 atau case fatality rate (CFR) paling tinggi di Indonesia sepanjang 2021. Hal ini mengacu pada data milik Kemenkes per 1 Januari 2021 hingga 8 Agustus 2021 menyatakan tingkat kematian di Lampung mencapai 7,1 persen.
Menyoroti catatan ini, Anggota DPRD Provinsi Lampung I Made Suarjaya mengatakan bahwa raport merah ini adalah hasil dari tidak sinerginya para pemimpin di Lampung.
“Inilah hasil dari sikap saling menyalahkan yang terjadi selama ini. Jika semua stake holder dapat berkolaborasi dan mengesampingkan kepentingan politiknya, saya kira Lampung akan lebih baik,” ungkap Dewan yang akrab disapa Cah Angon ini kepada awak media, Selasa (17/8).
Legislator Partai Gerindra ini menilai bahwa kepentingan politik antar golongan cenderung menjadi faktor utama kemunduran Lampung dari berbagai sektor. Hal ini disebutkan karena kegaduhan politik dilevel elite daerah membuat kepercayaan masyarakat menurun sehingga pemerintah daerah yang terkena imbasnya.
“Saat ini semua pihak dengan agenda politiknya sendiri-sendiri dan terkesan melimpahkan tanggung jawab semata-mata kepada pemerintah daerah. Ini saya katakan bukan hanya di Provinsi Lampung ya, tapi saya lihat hal yang sama terjadi hampir disemua Kabupaten dan Kota di Lampung ini. Ayolah, kita bersinergi membenahi kepentingan masyarakat, simpan dulu syahwat politik untuk saat ini,” tuturnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa sebagai anggota DPRD dirinya dan Anggota Dewan lain sering menjadi pelampiasan kekesalan masyarakat, padahal sebagai legislatif tupoksi kewenangan pengambil kebijakan tidak ada di mereka.
“Saya dan teman-teman selalu menjadi sasaran kekesalan warga ketika reses, namun kami paham bahwa akses terdekat masyarakat adalah kepada para Dewan yang selalu turun ke masyarakat, sehingga kami selalu berusaha mencari jalan keluar sesuai kewenangan DPRD walaupun terbatas,” jelasnya.
Lebih lanjut Dewan Cah Angon mengatakan bahwa raport merah pada HUT Kemerdekaan RI kali ini dapat menjadi motivasi bagi para pemimpin di Lampung untuk dapat bersinergi dan amanah pada jabatan yang diembannya.
“Saya kira ini raport merah bagi kita semua ya, bukan hanya pemerintah provinsi, namun ini tanggung jawab seluruh stakeholder kepemimpinan di Lampung ini. Semoga tamparan ini bisa menyadarkan kita untuk lebih amanah pada jabatan yang dipercayakan rakyat ini,” tandasnya. (rd).
