Pemerintah Minta Rakyat Urunan Bangun IKN, Kang Tamil : IKN Dibangun Buat Siapa?

JAKARTA, Utamanews.id – Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono membuka opsi crowdfunding atau urunan dana dari masyarakat untuk membangun proyek IKN agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menyikapi hal ini, Komunikolog Politik Nasional Tamil Selvan mengatakan bahwa untuk kesekian kalinya pemerintah mengeluarkan statement yang kontradiktif. Kang Tamil mengatakan, awalnya pemerintah meyakinkan rakyat, bahwa dana pembangunan IKN tidak perlu membebani APBN, namun sekarang justru mengulirkan statemen crowdfunding yang menunjukan tidak konsekuennya pemerintah.

“Saya sejak awal bilang, tidak perlu integrasi fisik, yang perlu adalah integrasi sistem. Jadi IKN inikan maunya pemerintah, rakyat tidak pernah ditanya, kok sekarang justru minta rakyat urunan. Kalau dianggap para anggota DPR itu sudah mewakili rakyat dalam menyetujui IKN, yah urunannya minta saja ke mereka,” kritik Ketua Forum Politik Indonesia ini, Senin (28/3).

Kang Tamil mengatakan crowdfunding dari masyarakat untuk membangun IKN merupakan suatu hal yang sah, jika masyarakat merasa bahwa IKN itu adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, dirinya menambahkan bahwa crowdfunding bisa tercipta jika masyarakat memiliki kepercayaan kepada pemerintah.

“Urunan dana itu sah saja jika IKN ini dinilai sebagai kepentingan umum dan harga diri bangsa. Namun poin itu tidak tercipta secara komunikasi yang dibangun pemerintah. Citra yang tercipta saat ini, seolah IKN itu adalah kegagahannya pemerintah Pak Jokowi. Jadi masyarakat tidak merasa memiliki,” jelasnya.

Lebih lanjut Kang Tamil menyarankan agar pemerintah dapat menunjukan sikap pro rakyat agar mendapat simpati dan kepercayaan publik. Sebab menurutnya, cara komunikasi para pejabat publik saat ini justru menimbulkan antipati yang semakin tinggi dimasyarakat.

“Gimana rakyat mau simpati ke pemerintah, kalau lawan mafia minyak goreng saja bisa KO. Jadi pemerintah harus bisa membuat masyarakat percaya, benahi cara komunikasi para pejabat publik. Kalau ada menteri atau pejabat yang ‘anggar jago’ yang merasa Indonesia ini semuanya mesti dia yang handle, itu yang mesti di copot dulu,” tutup Kang Tamil. (rls/rd).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *