METRO, Utamanews.id – Wakil Ketua 1 DPRD Kota Metro Lampung, Basuki, S.Pd turut menambah suara tentang isu wacana jabatan presiden menjadi 3 periode atau menambah masa jabatan presiden karena tidak sesuai dengan konstitusi dan menghimbau agar masyarakat kota Metro khususnya untuk tidak terprovokasi akan hal tersebut.
Hal itu disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan kota metro dalam wawancara singkat kepada awak media di kediamannya jl. Ki Hajar Dewantara Metro Timur. Selasa sakit, 12 April 2022.
“Itu bertentangan dengan konstitusi yaitu pasal 7 dan pasal 22E ayat 1 UUD 1945,” kata dia.
Menurut dia, pada pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sebelumnya dapat dipilih kembali. “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sebelumnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan,” jelasnya.
Dan pada Pasal 22E ayat 1 tentang pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
“Sebagai warga negara yang baik, ya kita harus mentaati aturan yang ada, sesuai UU yang berlaku” kata dia.
Dikatakan dia, isu tersebut sama saja menunda pemilu. Apalagi tahapan-tahapan pemilu sudah dimulai tahun ini dan penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu terpilih telah dilantik hari ini pada 12 April 2022.
“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat terutama warga kota Metro tidak terprovokasi dengan wacana yang bergulir yang akan mengganggu perekonomian dan lainnya” kata dia.
Kembali disampaikan oleh wakil ketua 1 DPRD Kota metro ini bahwa presiden Joko Widodo pun telah berkali-kali menyatakan ketidak setujuannya akan wacana 3 periode dan penambahan masa jabatan presiden.
“Seperti yang kita ketahui melalui media, presiden Joko Widodo pun telah berkali-kali menyatakan ketidak setujuannya akan wacana 3 periode dan penambahan masa jabatan presiden, ya kita sebagai masyarakat untuk dapat mencerna dengan baik apa yang sudah diungkapkan oleh beliau (presiden Jokowi), tulisnya.
Wakil Ketua DPC PDIP kota Metro itu mengatakan, kita sebagai warga negara yang baik harus tetap patuh pada konstitusi.
“Sikap kami satu tarikan napas dengan pemerintah pusat yaitu Merujuk UUD 1945 pasal 7 dan 22E tadi, sesuai konstitusi serta hukum yang berlaku,” pungkasnya. (Adv/rd)
