BANDAR LAMPUNG, Utamanews.id – Ketua KPW – PRD ( Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik) – Lampung ,Arfan ABP melihat bahwa tidak adanya keseriusan Pemerintah Provinsi dalam penyelesaian Konflik Agraria di Lampung . Masih banyak terjadi konflik agraria di bumi ruwai jurai ini,tapi kita lihat sangat minim sekali peran aktif Pemerintah dalam hal ini.
“Harus ada tim khusus yang menangani soal Konflik/Sengketa Agraria di Lampung ini, Tim ini Harus terdiri dari berbagai Instansi Pemerintahan Terkait seperti , BPN , DPRD , Pemprov , Elemen Masyarakat , dan Perwakilan Masyarakat yang berkonflik.” Tandas Arfan.
Terkait permasalahan di register 40 misalnya, lanjut Arfan, ada masyarakat 6 desa yang sedang bersengketa dengan Mafia Tahan. Tapi sampai sekarang belum ada titik terang terkait laporannya di POLDA . Belum lagi persoalan di tempat lain seperti register 45 ,46 ,way dadi dan banyak juga persoalan lain terutama pada masyarakat di sekitar HGU perusahaan – perusahaan besar di Lampung ini . “Pemerintah harus mengambil peran aktif dalam hal ini,sehingga bisa menjamin kesejahteraan dan hak – hak hidup masyarakat terutama yang ada di sekitar HGU perusahaan ,” ungkap Arfan ABP.
Sementara itu, terkait penyataan ketua komisi I DPRD Provinsi yang telah beraudiensi dengan BPN dan sepakat membentuk tim kerja untuk penyelesaian sengketa tanah, “kita tunggu saja niat baik pemerintah, kami harap tim ini dapat melibatkan semua lapisan dan transparan terhadap publik , juga dapat menyelesaikan Konflik/Sengketa tanah yang ada di Lampung ini. jangan sampai karena tidak ada tindakan dari pemangku kebijakan mengakibatkan Rakyat dengan caranya sendiri Merebut apa yang menjadi Haknya.
” kami KPW – PRD Lampung telah menyiapkan Kader – kader terbaik Partai untuk turun berjuang bersama Rakyat di berbagai daerah di Lampung ini , karena bagi kami tanah adalah tempat Rakyat menggantungkan hidup dan masa depannya . Bahkan jika di perlukan PRD bersama rakyat akan melakukan Gerakan Reklaiming.” Ucap Tegas Ketua KPW PRD Lampung. (rls/rd).
