Jakarta, 1 Mei 2025 – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) DKI Jakarta mengecam keras rencana Kementerian Sosial membangun 200 Sekolah Rakyat. Kebijakan ini kami nilai sebagai proyek elitis-populis yang lahir dari ambisi politik, bukan dari kebutuhan objektif rakyat.
Di tengah krisis sistem pendidikan nasional , dimana guru digaji di bawah standar, sekolah-sekolah ambruk tak direnovasi, dan akses pendidikan tinggi makin mahal , justru pemerintah memilih menggelontorkan APBN dan dana CSR untuk proyek tambal sulam bernama Sekolah Rakyat. Ini bukan solusi, tetapi bisa menambah problem dunia pendidikan.
“Jangan bungkus kegagalan negara memenuhi hak pendidikan rakyat dengan proyek gimmick. Sekolah Rakyat ini tidak punya fondasi kurikulum yang jelas, tidak ada arah keberlanjutan, dan justru akan menumpuk beban anggaran tanpa menyelesaikan akar masalah pendidikan,” tegas Reden Abdul Karim Ginting, Ketua EW LMND DKI Jakarta.
Kami menilai, rencana ini merupakan bentuk tabrak lari kebijakan, tanpa mengevaluasi secara menyeluruh kekurangan-kekurangan, kebutuhan dan kondisi sekolah formal yang membutuhkan keseriusan sentuhan tangan pemerintah ditengah efisiensi anggaran serta ketdakpastian ekonomi. Sementara itu, Kementerian Pendidikan hanya menerima Rp8 triliun dari Rp724 triliun anggaran pendidikan 2025. Siapa yang bisa membenarkan ironi ini?
Kami tidak butuh program ‘karpet merah’ untuk mendongkrak citra kementerian atau pejabat. Yang dibutuhkan rakyat adalah kenaikan gaji guru, sekolah yang tidak roboh, akses pendidikan tinggi yang terjangkau, dan keberpihakan nyata terhadap anak-anak dari kelas pekerja dan keluarga miskin.
Dari ini, kami EW LMND DKI Jakarta menyatakan beberapa hal sebagai berikut :
- Menolak tegas pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kemensos yang tidak memiliki blueprint pendidikan nasional dan rawan tumpang tindih secara kelembagaan.
- Mengecam alokasi anggaran untuk proyek pendidikan semu, sementara guru dan sekolah negeri terus diabaikan.
- Menuntut realokasi anggaran Sekolah Rakyat untuk perbaikan mendesak: kesejahteraan guru honorer, beasiswa pendidikan tinggi, subsidi kedokteran, dan rehabilitasi infrastruktur sekolah negeri.
- Mendesak Presiden dan Menteri Sosial menghentikan politik pencitraan, dan memulihkan peran negara dalam menjamin pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan berpihak pada rakyat.
- Mengajak rakyat untuk kritis dan menolak kebijakan pendidikan yang tidak berpihak, karena pendidikan bukan proyek jangka pendek, melainkan fondasi peradaban.
Jika pemerintah terus menjadikan pendidikan sebagai ajang pencitraan dan pemborosan anggaran, maka bukan hanya sistem pendidikan yang ambruk – tetapi juga masa depan bangsa ini.
EW LMND DKI Jakarta akan terus mengawal isu ini dan tidak akan diam melihat rakyat dibohongi dengan proyek-proyek tanpa arah.
