Bandar Lampung – Dinamika pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bandar Lampung masih menjadi sorotan. Ketua DPC PPP Bandar Lampung, Albert Alam buka suara terkait jalannya forum yang disebut berlangsung alot hingga memunculkan perdebatan mengenai mekanisme peserta.
Albert menilai, tahapan awal Muscab sebenarnya telah berjalan sesuai Peraturan Organisasi (PO) DPP PPP dan disepakati seluruh peserta sidang. Ia menjelaskan, persidangan awal Muscab yang dipimpinnya diawali dengan proses absensi dan verifikasi peserta berdasarkan surat mandat resmi dari masing-masing Pimpinan Anak Cabang (PAC).
Menurutnya, verifikasi dilakukan mengacu pada surat keputusan (SK) terbaru yang dimiliki PAC.
“Sejak awal persidangan berjalan sesuai PO. Semua peserta sepakat dilakukan verifikasi berdasarkan mandat yang ditandatangani ketua dan sekretaris PAC,” ujarnya dimintai keterangan, Selasa (28/4/2026).
Albert menyebut, sebanyak 20 PAC dengan SK terbaru telah disepakati menjadi peserta Muscab. Bahkan, beberapa PAC yang tidak membawa surat mandat tetap diberi ruang mengikuti forum demi menjaga suasana tetap kondusif.
Lebih lanjut perdebatan mulai muncul saat sidang dilanjutkan oleh pimpinan sidang dari unsur DPW PPP Lampung. Menurutnya, terjadi perubahan mekanisme verifikasi peserta dengan mengacu pada data Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU.
Ia menilai, penggunaan data Silon tidak diatur dalam Peraturan Organisasi PPP sehingga memunculkan keberatan dari sejumlah pihak.
“Awalnya ada 20 PAC yang disepakati menjadi peserta, namun setelah verifikasi ulang berdasarkan Silon, jumlahnya berubah menjadi 15 PAC,” katanya.
Albert juga menyoroti adanya PAC yang tidak tercantum dalam data Silon sehingga tidak dapat mengikuti Muscab, termasuk pengurus yang telah lama berkontribusi di tingkat kecamatan.
Ia menilai, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekecewaan di internal partai.
Menurutnya, sidang lanjutan seharusnya fokus pada pembahasan tata tertib formatur dan proses pemilihan, tanpa kembali memverifikasi peserta yang sebelumnya telah disepakati.
Meski terjadi dinamika, Albert menegaskan pihaknya tetap menghormati kewenangan DPW PPP Lampung dalam mengambil keputusan terkait kelanjutan Muscab.
Selain itu, ia berharap keputusan yang diambil nantinya bersifat objektif dan mengacu pada dokumen serta berita acara persidangan. Di tengah situasi tersebut, Albert juga mengajak seluruh kader PPP menjaga soliditas partai dan tidak terpecah akibat perbedaan pandangan dalam forum Muscab.
“Kita ingin PPP tetap solid dan bersama-sama membesarkan partai,” tandas Albert. (*)
