utamanews.id- Sekolah Rakyat dijadwalkan resmi beroperasi pada Juli 2025 sebagai program pendidikan gratis yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem (desil 1–2 Sensus Sosial Ekonomi Nasional). Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus lpul) menyebutkan bahwa program ini akan mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025 di daerah yang sudah siap infrastruktur dan penunjangnya.
“Tujuan utama sekolah rakyat memutus mata rantai kemiskinan. Jika orangtua miskin, jangan sampai anak mereka jadi miskin. Ini harus diputus dengan menyekolahkan mereka,” kata Gus Ipul, seperti dilansir dari keterangan resmi.
Ketua LMND Daerah Istimewa Yogyakarta, Taufik, mengatakan bahwa klaim Sekolah Rakyat sebagai solusi pada akses pendidikan untuk masyarakat miskin hanyalah program populis yang tidak akan menjawab poblem dalam dunia pendidikan. Menurutnya, jika dicermati lebih jauh, program ini justru melemahkan sistem pendidikan nasional. Penempatan otoritas di tangan Kementerian Sosial justru akan melemahkan mutu kurikulum, alih-alih dikelola oleh pakar pendidikan yang kompeten.
“Akan terjadi tumpang tinggi kewenangan dalam pengelolaan pendidikan. Hal ini justru akan menimbulkan ego sektoral yang tidak baik bagi ekosistem pendidikan kita. Kemensos harusnya fokus saja pada tupoksinya untuk menyelesaikan problem sosial dan kemiskinan yang masih sangat tinggi dan biarkan kewenangan pendidikan menjadi tanggungjawab Kemendikdasmen agar lebih terarah”, kata Taufik, Jumat (02/05/2025).
Lebih lanjut, Taufik menyoroti soal skema pendanaan Sekolah Rakyat yang mengkombinasikan alokasi APBN dengan dana korporasi. Hal ini, kata dia, akan membuka pintu untuk intervensi komersial dalam ranah pendidikan.
“Ketika sponsor swasta diberi ruang untuk turut serta membiayai operasional sekolah, maka risiko penanaman nilai-nilai pasar dalam materi pembelajaran menjadi sangat tinggi,” ungkap Taufik.
Lebih lanjut, Taufik menyampaikan bahwa hingga saat ini Sekolah Rakyat belum memiliki blueprint. Tanpa standar yang jelas itu, kata dia, Sekolah Rakyat hanya akan menjadi eksperimen pengajaran yang belum teruji dan tidak akan menjadi lembaga pendidikan yang kredibel untuk menangani serta menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan,
“Apalagi pada aspek rekrutmen guru, seleksi berbasis motivasi sosial dan pelatihan intensif yang singkat tidak akan menjamin profesionalisme pengajar. Lebih parahnya, penentuan lokasi Sekolah Rakyat kerap terjebak pertimbangan politik lokal. Penunjukan daerah operasional Sekolah Rakyat kerap bergeser dari peta kemiskinan menuju pertimbangan elektoral, menjadikannya alat patronase politik lokal,” tegas Taufik.
Dia menyatakan bahwa penolakan LMND atas inisiatif Sekolah Rakyat memang karena program ini tidak menyentuh akar masalah pendidikan hari ini. Oleh karena itu, daripada membuang-buang anggaran untuk sebuah program eksperimen lebih baik pemerintah fokus untuk memperkuat sekolah negeri yang sudah ada, mengkonsolidasikan otoritas pakar pendidikan, memastikan anggaran publik berkelanjutan, dan menegakkan standar pengajaran yang jelas. Hanya dengan itu pendidikan berkualitas dan inklusif dapat terwujud, tutupnya.
