Utamanews.id Fraksi Demokrat dan PKS menyayangkan adanya indikasi titipan pimpinan DPRD Lampung, tentang usulan pengangkatan tenaga honorer sebanyak 23 orang. Hal ini menyalahi aturan yang sudah di tentukan oleh pemerintah pusat.
Ketua fraksi Demokrat, Hanifal mengatakan “Saya terkejut atas adanya pengangkatan tenaga honorer, karena kita sudah sepakat ada moratorium pengangkatan dan mempertahankan honorer yang masih melaksanakan tugasnya,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lampung, Hanifal. Dikantornya, Rabu (12/2/2020).
Sikap tegas dari lembaga legislatif khususnya pimpinan DPRD harus dilakukan, untuk menjalankan moratorium yang di perintahkan. Bahkan, upaya Gubernur Lampung yang memberhentikan kurang lebih 300 orang tenaga honorer, untuk ditinjau ulang dan dipertimbangkan.
“Kita sudah sepakat melalui anggota Fraksi Demokrat yang ada di Komisi 1 untuk dikonsultasikan ke Gubernur, agar di tinjau ulang kembali. Nah, dengan informasi yang pengangkatan 23 honorer baru ini, saya jelas kaget. Apalagi, itu di lakukan oleh salah satu oknum pimpinan DPRD Lampung,” ujarnya.
“Mewakili teman – teman fraksi Demokrat, sunguguh menyesalkan kejadian itu. Dan saya akan koordinasi dengan teman – teman fraksi yang lain untuk dibahas bersama agar bisa menelusuri kebenaran ini, baik dilingkungan DPRD maupun Pemprov,” tegasnya.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu bahwa pihaknya sangat mendukung langkah Gubernur Lampung memoratorium tenaga honorer. Tapi, sikap tersebut harus tegas juga dilakukan oleh pimpinan DPRD untuk tidak pandang bulu.
“Ini harus sejalan, ketika moratorium dijalankan. Berarti semuanya harus tidak ada usulan atau penerimaan honorer. Jadi, harus tegas aja,” singkatnya.(rd).
