Utamanews.id – Pemilihan walikota Bandarlampung yang digelar pada 9 Desember mendatang berbarengan dengan 7 daerah lainya menjadi fokus tersendiri bagi masyarakat kota Bandarlampung. Saat ini tahapan demi tahapan telah dipersiapkan oleh penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum, dalam waktu dekat pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota yang telah mendapatkan dukungan partai politik mendaftar ke KPU tepatnya tanggal 4 September 2020.
Untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan pendidikan politik kepada masyarakat, partai politik ikut ambil bagian, salah satunya dengan mengajak warga dan masyarakat kota Bandarlampung untuk mengetahui Undang – Undang Pilkada terutama UU No.10 Tahun 2016 tentang anti politik uang.
Ini yang di lakukan oleh pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Bandarlampung kemarin, Sekertaris DPC PDI Perjuangan Melinda mewakili Ketua DPC PDI Wiyadi hadir dalam acara yang melibatkan 126 perwakilan pengurus di tingkat ranting turun ke masyarakat dengan membagikan masker dan pamflet dan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak suaranya sesuai hati nurani.
Sekertaris DPC PDI Perjuangan Bandarlampung mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian partai terhadap proses demokrasi di provinsi Lampung yang telah rusak di kotori oleh oknum pemilik modal besar. Hal ini yang menjadi alasan kuat bagi PDI Perjuangan memerangi politik uang yang bisa saja terjadi pada pilwakota 9 Desember mendatang.
” berkaca pada pemilihan gubernur lalu, dimana politik uang terjadi secara tersetruktur,sistematis dan masif di seluruh daerah. Namun anehnya hal itu tidak bisa dibuktikan oleh pengawas pemilu” ujarnya.
Untuk memeranginya, butuh peran serta dan kesadaran masyarakat untuk mengembalikan proses demokrasi yang jujur dan adil.(rd).
