Utamanews.id – Maraknya politik dinasti pada pilkada serentak 2020 membuat sejumlah pihak angkat bicara. Pemuda Lampung Bersatu yang sejak awal menyoroti proses kontestasi pilkada yang digelar di 8 Kab/Kota ikut bereaksi dengan mengelar diskusi via daring bertajuk “Politik Dinasti, Antara Syahwat Kekuasaan dan Korupsi”.
Diskusi yang diadakan Kamis, 1 Oktober 2020 tersebut diikuti oleh puluhan aktivis dan diisi oleh Pengamat Politik Nasional Tamil Selvan alias Kang Tamil sebagai narasumber.
Dari dua wilayah yang dinilai masuk dalam kategori politik dinasti di Lampung, Kang Tamil lebih menyoroti Kab. Lampung Tengah dengan calon Bupatinya Nessy Mustafa yang merupakan Istri dari Bupati Lampung Tengah Mustafa yang belum lama ini terkena OTT KPK, dari pada calon Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana Herman HN yang merupakan istri dari Walikota incumbent Herman HN.
“Lampung Tengah ini menarik bagi saya, baru pertama, ada Bupati yang di OTT KPK, lalu Istrinya maju sebagai calon Bupati dalam kurun waktu yang belum terlalu lama dari kejadian OTT tersebut. Ini lucu bagi saya, kira-kira yang mau dijual apakah prestasi tata cara berkorupsi yang baik dan benar ya?” tutur pengamat ini.
Kang Tamil mengatakan bahwa saat ini sikap malu berbuat salah merupakan hal yang langka pada pemimpin di Indonesia. Menurutnya, kepentingan politik yang membuat segala hal menjadi halal sangat mendominasi, sehingga etika-etika sosial menjadi terabaikan.
“Diluar negeri, ketika ada seorang pemimpin ditangkap kasus korupsi, itu keluarganya akan pindah karena malu, dan tidak jarang yang bunuh diri. Nah, Lampung Tengah ini jadi fenomena baru, suami ditangkap KPK, istri nyalon jadi Bupati. Keren juga ini, anti mainstream.” Paparnya.
Lebih lanjut Kang Tamil mengatakan bahwa secara undang-undang tidak ada larangan bagi keluarga pejabat untuk maju dalam kontestasi walaupun pejabat yang bersangkutan pernah ditangkap KPK, namun masyarakat perlu diberi informasi yang jelas terkait track record calon dan keluarganya agar dapat menentukan pilihan dengan jelas.
“Memilih dan dipilih itu dijamin undang-undang walaupun ada keluarga calon yang di OTT KPK. Yang perlu adalah, masyarakat diberi informasi yang jelas terkait para calon dan keluarganya, sehingga masyarakat dapat memilih dengan clear. Yang penting, yang di sukamiskin jangan suka vcall, mahal kuota.” Tutupnya dengan tertawa bersama peserta diskusi. (rd).
